Kuliah Umum di Fikom Untar,

Ruangan 1106A-B Fikom Untar tampak dipadati sejumlah mahasiswanya. Rabu(3/11) Fikom Untar mengundang Paulus Widyanto, anggota Masyarakat Penyiaran Indonesia, untuk menjadi pembicara di kuliah umum “Etika Penyiaran, Bisnis, dan Politik” oleh Fikom Untar. Paulus Widyanto ikut menyusun Rancangan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan pernah aktif di Komisi Penyiaran Indonesia(KPI).

Memang Fikom Untar sering mengadakan seminar, talk show, ataupun kuliah umum seperti ini bagi mahasiswanya. Menurut Dekan Fikom Untar, Dr. Eko H. Susanto, M.Si., seminar dan sejenisnya bertujuan agar mahasiswa mendalami ilmu tidak hanya lewat kurikulum mata kuliah. Kuliah umum kali ini pun juga begitu, mahasiswa bisa memperluas wawasannya tentang kepenyiaran. Dunia penyiaran tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat.

Sudah diakui saat ini pers dan media berkembang begitu pesat di Indonesia. Rambu-rambu dan berbagai peraturan berupa etika penyiaran disusun untuk mengontrol pers dan media di Indonesia. Etika penyiaran adalah sebuah tanggung jawab pers dan media sebagai penyedia informasi kepada masyarakat.

“Ketika bicara soal etika, kita bicara soal moral, apa yang pantas, apa yang perlu, apa yang patut!” Ujar Paulus Widyanto yang sekarang aktif di sebuah partai politik.

Memang, etika selalu berkaitan dengan moral manusia. Moral merupakan koridor pembatas perilaku manusia mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Namun, dalam etika sendiri ada standard yang berubah sesuai dengan perkembangan. Perkembangan ini diikuti dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi persepsi masyarakat. Dahulu, mungkin orang merasa tidak sopan melihat adegan mesra, tetapi sekarang jika masih di dalam batas dianggap hal yang biasa.

Selain itu, apa saja yang tidak pantas tergantung pada ukuran masyarakat itu sendiri. Artinya ada filter-filter tertentu yang membentuk persepsi masyarakat atas apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Filter kebudayaan misalnya, ketika seorang Asmat memakai koteka, itu adalah hal yang biasa tetapi menjadi aneh dan tak pantas bila koteka dipakai oleh orang Jawa.

“Kita menjadi pelaku moral dan kita bisa menjadi penoda moral itu sendiri,” tambahnya.

Media saat ini berperan sebagai pelaku moral. Berbagai pandangan dan pola perilaku dibentuk dari media. Sayangnya, saat ini banyak media di Indonesia banyak menjadi penoda moral itu sendiri. Banyak produk pers dan jurnalistik justru menjerumuskan masyarakat. Pers sebagai penerus informasi yang tepat telah luntur.

Berbagai tayangan kekerasan dan tidak mendidik bagi anak-anak merajarela di dunia pertelevisian. Smack down telah memakan korban. Film-film kartun dan sinetron yang diminati anak-anak sarat sekali unsur pendidikannya. Apa boleh buat orang tua tidak bisa memantau anak-anaknya dari apa yang dilihat dan didengar anak-anaknya.

Beberapa produk jurnalistik yang tidak berkualitas dan menjerumuskan beredar di tengah masyarakat. Pemberitaan yang asal dan tidak melakukan verifikasi kerap muncul. Belum lagi berita infotainment yang menjadi tontonan favorit masyarakat sama sekali mengabaikan prinsip dasar jurnalistik dan etika penyiaran.

Kebanyakan pers dan media hanya mementingkan rating semata. Lagi-lagi kepentingan ekonomi dan bisnis lebih diutamakan. Urusan politik pun terkadang tercampur ke dalamnya. Bukankah Bill Kovach, sang maestro jurnalistik, pada 9 elemen jurnalistiknya berkata bahwa loyalitas utama pers adalah pada masyarakat?

Artinya, etika dalam mengontrol semua ini sangat diperlukan. Memang, pilihan ada di masyarakat untuk memutuskan mana yang pantas dan tidak pantas. Namun, pers dan media harus memiliki etika sebagai pelaku moral. Lagi pula, persepsi masyarakat dibentuk oleh apa yang didengar, dilihat, dan diperoleh dari media.

Ya…, kuliah umum yang berlangsung sekitar 2 jam ini sedikit banyak bisa membuka pikiran mahasiswa Fikom Untar. Biar bagaimana pun, mahasiswa yang nantinya akan berkecimpung di bidang jurnalistik dan industri media bertanggung jawab atas etika dan kualitas penyiaran.